Sitename

Description your site...

Saturday 12th August 2017

Wohon: Masalah UKIT Berawal dari Tudingan Ijazah Palsu

Wohon: Masalah UKIT Berawal dari Tudingan Ijazah Palsu

Tomohon – CSN. Masalah yang melilit UKIT sampai saat ini banyak mengundang perhatian banyak orang, tidak sedikit orang yang bertanya tentang awal permasalahan terhadap lembaga pendidikan tinggi swasta tertua di Sulawesi Utara ini. Salah satu orang tua calon mahasiswa yang tidak mau namanya disebutkan menyesalkan kondisi UKIT, menurutnya sanksi yang diberikan terhadap UKIT merupakan salah satu langkah mundur Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) terutama pimpinan gereja saat ini. Jika memang nantinya ijin penyelenggaraan UKIT dicabut sungguh hal tersebut menjadi sejarah kelam di tubuh GMIM, apalagi mereka yang memimpin saat ini.

Seperti diberitakan sebelumnya UKIT memang dijatuhi sanksi administratif berat oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Sanksi tersebut dijatuhkan kepada UKIT karena terjadi sengketa antara Pengurus Yayasan Wenas dengan Rektor Joppie Pangemanan. Informasi yang dihimpun oleh media ini menemukan bahwa awal sengketa di UKIT adalah masalah ijazah S2 rektor Joppie Pangemanan yang dianggap tidak sah oleh pengurus yayasan wenas sehingga terjadi pemberhentian sebanyak empat kali.

Allan Wohon
Fak. Hukum UKIT

Allan Wohon, mahasiswa fakultas hukum UKIT saat dihubungi media ini di Tomohon 22/7/17 menjelaskan bahwa masalah ini berawal dari tudingan terhadap ijazah S2 rektor yang dianggap palsu oleh pengurus yayasan tapi masalah ijazah tersebut telah melewati proses hukum. Harusnya tidak perlu dipermasalahkan lagi, apalagi sampai diberhentikan empat kali. Tutur Wohon. Kalaupun pihak BPMS dan pengurus yayasan wenas mempermasalahkan sah tidaknya ijazah Joppie pangemanan sedangkan laporan ke Polda dan PTUN Jakarta ditolak karena tidak memiliki bukti kuat. Itukan sudah proses hukum terus kenapa masih dipermasalahkan, jelas ini merupakan bentuk kriminalisasi terhadap rektor. Dia juga menambahkan bahwa ini merupakan salah satu strategi dari beberapa oknum agar sepak terjang mereka di pascasarjana tidak terbongkar ke publik, mulai dari pelanggaran akademik maupun pengelolaan keuangan yang sampai saat ini tidak menyerahkan kewajiban mereka ke pihak rektorat sehingga salah satu langkah yang mereka lakukan adalah memberhentikan rektor Pangemanan. Tutup Wohon.

Saat ditelusuri oleh media ini, UKIT telah merilis pemberitahuan resmi kepada jemaat GMIM melalui laman resmi mereka di ukit.ac.id terkait dengan kronologi masalah yang terjadi di UKIT sampai pada penjatuhan sanksi terhadap UKIT. Pemberitahuan yang ditandatangani oleh WR 1 Erens Sanggelorang tersebut memberikan penjelasan masalah yang terjadi di UKIT secara sistematis sampai pada penjatuhan sanksi oleh kementerian.

Berikut kutipan pemberitahuan dari website UKIT:

“Dengan hormat,

Melalui surat ini kami beritahukan kepada seluruh Jemaat GMIM selaku pemilik Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT), bahwa sejak dilantik pada tanggal 4 Mei 2015 sebagai rektor UKIT, Yopie A. T. Pangemanan, S.Pd., MM telah melakukan berbagai upaya dalam mengembangkan lembaga pendidikan ini baik dari aspek sumber daya pendidik dan tenaga pendidik maupun pengembangan infrastruktur penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Ironisnya sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Februari 2017, Rektor UKIT Yopie A. T. Pangemanan, S.Pd., MM sudah empat kali diberhentikan sebagai rektor. Proses tersebut kami uraikan sebagai berikut:

  1. Pemberhentian Pertama, tanggal 29 AGUSTUS 2016 Badan Pengurus Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas mengeluarkan SK Nomor: 244/YGAZRW.PT/VIII-2016 Tentang Pemberhentian Sementara Rektor UKIT, Yopie A.T. Pangemanan, S.Pd.,MM dengan alasan ijazah S2 tidak sah.
  2. Tanggal 30 Agustus 2016, diadakan Rapat Senat membahas pemberhentian Rektor yang tanpa sepengetahuan/rekomendasi Senat. keputusan rapat ini adalah menolak SK Pemberhentian dan Surat Penunjukan Pelaksana Harian Rektor UKIT.
  3. Pemberhentian Kedua, Tanggal 19 September 2016, Badan Pengurus Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas melalui Surat Keputusan Nomor: 288/YGAZRW/PT/IX-2016, kembali memberhentikan Rektor UKIT Yopie Alex Tomi Pangemanan, S.Pd.,MM dengan dasar rapat BPMS bersama Pengurus Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas Tanggal 15 Agustus 2016 tentang perlu pembebasan sementara dari tugas dan jabatan Rektor UKIT kepada Yopie A. Tomi Pangemanan, S.Pd dan mengangkat pelaksana harian Rektor UKIT.
  4. Pemberhentian Ketiga, Tanggal 24 Oktober 2016, Badan Pengurus Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas mengeluarkan surat keputusan sekaligus melakukan pelantikan PLT Rektor atas nama Prof. J. Donald Mawuntu, SH.M.Hum.
  5. Pemberhentian keempat, Tanggal 6 Februari 2017, Badan Pengurus Yayasan kembali memberhentikan Rektor Yopie Alex Tomi Pangemanan, S.Pd.,MM. melalui SK Nomor: 104/YGAZRW.PT/II-2017 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Kristen Indonesia Tomohon tanpa melalui prosedur yang seharusnya berdasarkan STATUTA dan peraturan lain yang terkait untuk itu, termasuk penetapannya tidak melalui Rapat Pleno Badan Pengurus Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas.
  6. Tanggal 8 Februari 2017 diadakan Rapat Senat Universitas Kristen Indonesia Tomohon dengan keputusan Menolak Surat Keputusan Nomor 104/YGAZRW.PT/II-2017, tentang Pemberhentian Rektor UKIT tersebut karena tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam STATUTA UKIT dan mendeklarasikan Rektor UKIT tetap Yopie A. T. Pangemanan, S.Pd.,MM.

Adapun alasan inti dari pemberhentian tersebut adalah ijazah S2 dari Yopie A. T. Pangemanan, S.Pd., MM dianggap tidak sah oleh Badan Pengurus Yayasan, maka dengan alasan tersebut melalui kuasa hukum Badan Pengurus Yayasan Janesandre Palilingan melapor ke Polda Sulawesi Utara dengan Nomor laporan: LP/106/II/2017/Sulut/SPKT, tanggal 8 Februari 2017 tentang perkara dugaan tindak pidana pemalsuan ijazah Magister Manajemen (S2). Kemudian pada tanggal 13 April 2017 Polda Sulawesi Utara mengeluarkan Surat Nomor: B/233/IV/2017/ Dit Reskrimum perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang intinya menjelaskan bahwa perkara tersebut tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan karena bukan merupakan tindak pidana.

Selanjutnya Badan Pengurus Yayasan melalui kuasa hukumnya Hendry J. J. Kawet, SH,MH,MM pada tanggal 17 Oktober 2016 menggugat Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) tentang Nomor Induk Mahasiswa 201057131 atas nama Yopie Alex Tomi Pangemanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor Perkara: 249/G/2016/PTUN.JKT. Amar putusan PTUN Jakarta menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima. Dengan demikian alasan pemberhentian Rektor tentang dugaan ijazah palsu telah terbantahkan oleh SP2HP Polda Sulut dan Amar Putusan PTUN Jakarta.

Sesungguhnya, kisruh antara rektor dan Badan Pengurus Yayasan bermula dari upaya penertiban pelanggaran akademik yang terjadi di program Pascasarjana. Rektor berupaya agar pengelolaan akademik di Pascasarjana diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, tetapi faktanya pihak Pascasarjana tidak lagi mengikuti peraturan tersebut yang diantaranya:

  1. Jumlah Dosen Tetap hanya 3 (tiga) orang dari 3 (tiga) Program Studi yang dikelola oleh Pascasarjana yang seharusnya masing-masing program studi harus memiliki 6 (enam) dosen tetap dan untuk ketiga program studi di Pascasarjana seharusnya memiliki 18 (delapan belas) dosen tetap. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 4798/E.E2.3/2015 tanggal 23 Juni 2015 perihal Jumlah minimal Dosen di Program Studi dan sanksi. Edaran tersebut Mengacu pada UU Pendidikan Tinggi Nomor: 12 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014. Permeristekdikti Nomor: 50 Tahun 2015 Jo. Permenristekdikti Nomor: 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
  1. Dosen tetap melakukan pembimbingan terhadap ± 70 mahasiswa per dosen, padahal Permenkowasbangpan Nomor: 38 Tahun 1999 tentang angka kredit dosen, Permenpan-RB Nomor: 17 Tahun 2013 Jo. Nomor 46 Tahun 2013, Permenristekdikti Nomor: 44 Tahun 2015 tentang SNPT, dosen membimbing maksimal 10 (sepuluh) mahasiswa per semester.
  2. Massa bimbingan Thesis dan Disertasi sangat pendek.
  3. 4 (empat) orang peserta ujian Doktor bukan mahasiswa Program Pascasarjana UKIT. Keempat orang tersebut adalah mahasiswa STT Parakletos Surabaya (Tidak pernah terdaftar sebagai mahasiswa UKIT)
  4. Ujian dilakukan secara berkelompok dan tidak melalui sidang.
  5. Aktivitas akademik tidak dilaporkan ke PDPT.
  6. Ujian diselenggarakan tanpa SK Rektor.
  7. Ijazah tidak ditandatangani oleh Rektor.
  8. Kualitas pembelajaran yang tidak memadai ditandai dengan jumlah pertemuan yang sangat minim.

Upaya penertiban yang dilakukan oleh rektor ternyata mendapat perlawanan dari pihak pengelola pascasarjana yang berujung pada pemberhentian rektor.

Berdasarkan fakta di atas, maka Rektor Yopie A. T. Pangemanan, S.Pd., MM mengajukan surat perlindungan hukum ke Kemenristekdikti atas keputusan semena-mena yang dilakukan oleh Badan Pengurus Yayasan. Surat permohonan tersebut ditindaklanjuti oleh Kementerian dengan memfasilitasi pertemuan mediasi antara Badan Pembina Yayasan, Badan Pengurus Yayasan bersama Rektor Yopie A. T. Pangemanan, S.Pd., MM sebanyak tiga kali. Inti dari ketiga pertemuan tersebut yaitu Kementerian menyarankan agar Badan Pembina dan Badan Pengurus Yayasan mengambil langkah penyelesaian yang sesuai dengan peraturan perundangan dan statuta UKIT yang ditandasahkan oleh Kemenristekdikti melalui Koordinator Kopertis Wilayah IX Sulawesi.

Karena Badan Pengurus Yayasan tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan dalam menyelesaikan permasalahan di UKIT, maka Kemenristekdikti melalui surat Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 2150/C.C5/KL/2017 tanggal 10 Juli 2017 menjatuhkan sanksi administratif berat yaitu larangan untuk tidak menerima mahasiswa baru dan tidak melaksanakan wisuda.

Sebagai bentuk ketaatan terhadap sanksi yang dijatuhkan Kementerian, maka rektor beserta jajaran mengundang calon mahasiswa baru dan orang tua untuk menerima penjelasan tentang sanksi dimaksud. Dalam forum tersebut, pihak rektorat dan dekanat fakultas Teologi telah mengembalikan biaya pendaftaran dan berkas calon mahasiswa.

Namun sangat disayangkan, Badan Pembina Yayasan memberikan penegasan bahwa penerimaan mahasiswa baru dapat dilakukan melalui Badan Pengurus Yayasan dan diteruskan kepada Rektor Dr. Ir. Sandra Korua, M.Si. Penegasan ini menjadi bukti kuat bahwa Badan Pembina Yayasan dan Badan Pengurus Yayasan tidak mengindahkan surat pemerintah tersebut. Hal ini menimbulkan reaksi dari mahasiswa semester 2 s/d 8 yang mengetahui akibat dari sanksi tersebut dapat berujung pada pencabutan Ijin Program Studi dan Ijin Operasional Perguruan Tinggi jika Badan Pengurus Yayasan melakukan pelanggaran terhadap sanksi yang dikenakan terhadap Universitas Kristen Indonesia Tomohon.

Pengingkaran di atas, ditambah lagi dengan masalah baru, yaitu pada Rabu, tanggal 19 Juli 2017 di lantai 3 kantor Sinode, Badan Pengurus Yayasan GMIM Ds. A. Z. R. Wenas melantik Dr. Ir. Sandra Korua, M.Si sebagai rektor UKIT. Acara pelantikan ini sesungguhnya tidak dalam konteks penyelesaian masalah berdasarkan kehendak Kemenristekdikti, malah memperkeruh masalah.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan sambil memohon dukungan jemaat GMIM untuk tetap mendoakan lembaga pendidikan yang sama-sama kita cintai ini”

Tags: , , , ,
banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply